Narasi Kesejahteraan Nelayan dalam Kebijakan Pemboman Kapal dan Pelarangan Cantrang

Serial Diskusi Nusantara ke-94 kembali diselenggarakan oleh FORCI Development pada Jum’at (16/03/2018) di sekretariat FORCI, Fakultas Kehutanan IPB. Diskusi yang mengangkat topik “Mencari Sejahtera di Laut: Benarkah Kebijakan Pemboman Kapal dan Pelarangan Cantrang Berimplikasi pada Kesejahteraan Nelayan?” menghadirkan Muhammad Firmansyah sebagai pemantik diskusi.

“Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state) memiliki potensi kelautan yang sangat banyak, namun telah lama tidak dimanfaatkan secara optimal”, papar Firmansyah dalam diskusi.

Mahasiswa Pascasarjana dari program studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan IPB ini mengungkapkan, bahwa kebijakan peledakan kapal asing dan pelarangan cantrang perlu mendapat perhatian bersama karena tidak menyasar pada tujuan ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’ seperti mandat UUD 1945. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan pelarangan cantrang yang berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia dapat menurunkan tingkat kesejahteraan nelayan, terutama nelayan kecil. Hal ini dikarenakan Pemerintah belum menyediakan alternatif alat penangkapan ikan (API) lain sebagai penggantinya.

“Kebijakan tersebut seharusnya memperhatikan dampak sosial ekonomi bagi nelayan dan tidak bisa diterapkan untuk semua nelayan dan semua wilayah, terutama pada nelayan kecil di Pantai Utara (Pantura) Jawa”, tambah Firmansyah.

Sementara itu, Tyas, mahasiswa sarjana jurusan Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB yang turut hadir dalam diskusi ini menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan cantrang ini merupakan wujud peran negara dalam mengatur pemanenan sumberdaya kelautan khususnya ikan, meskipun belum maksimal seperti di Swedia atau Kanada. Menurutnya, cantrang sesungguhnya merupakan salah satu alat tangkap tradisional yang digunakan oleh nelayan tetapi dahulu tidak menggunakan mesin dan sifatnya hanya subsisten. Permasalahan mulai timbul ketika masuk era 1970-an mulai muncul alat tangkap ‘trawl’ yang digunakan oleh nelayan dengan kapal besar bermesin dan mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional. Lambat laun akhirnya nelayan tradisional memodifikasi alat tangkap cantrang tersebut menyerupai trawl dan melakukan pemanenan ikan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem.

“Menurut saya cantrang  yang ada saat ini merupakan modifikasi dari trawl“, ungkap Tyas.

Selain kebijakan pelarangan cantrang, Firmansyah menjelaskan bahwa kebijakan pemboman kapal sebaiknya tidak dilakukan. Masih banyak nelayan Indonesia yang memiliki keterbatasan fasilitas dalam menangkap ikan, sehingga kapal-kapal yang dibom tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, bukan malah ditenggelamkan. Di sisi lain, setiap aksi pemboman kapal membutuhkan anggaran biaya milyaran rupiah, yang seharusnya dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana bagi nelayan, khususnya nelayan kecil sehingga dapat menaikkan tingkat kesejahteraannya.

“Kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan nelayan seharusnya menjadi dua tujuan besar yang perlu disasar karena keduanya merupakan mandat konstitusional”, pungkas Firmansyah.

 

1 thought on “Narasi Kesejahteraan Nelayan dalam Kebijakan Pemboman Kapal dan Pelarangan Cantrang”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *